PP GMH Dorong Pemerintah Ungkap Dalang Kerusuhan Aksi Agustus yang Timbulkan Korban Jiwa
Beritaharian.co.id, Jakarta - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menyoroti putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap sejumlah anggota DPR yang dinilai melanggar etik, Ahmad Sahroni dan lainnya yang dijatuhi sanksi nonaktif selama beberapa bulan.
Meski menghormati proses etik di DPR, PP GMH menilai langkah tersebut belum menjawab pertanyaan publik yang lebih besar: siapa dalang di balik kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan di banyak daerah dan kota.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menegaskan bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi etik semata. Menurutnya, publik berhak tahu siapa pihak yang memicu kekacauan dan mengorbankan rakyat demi kepentingan politik tertentu.
“Kita tidak ingin penegakan etik ini jadi kosmetik politik. Anggota DPR sudah dihukum, tapi siapa yang menggerakkan massa hingga ada korban dan kerusakan besar? Itu yang harus dibongkar,” tegas Rizki.
Ia menambahkan, MKD memang berwenang menilai perilaku etik anggota dewan, tetapi penegakan hukum pidana atas peristiwa kerusuhan harus dilanjutkan oleh aparat kepolisian dan Kejaksaan Agung. Tanpa langkah hukum yang tegas dan transparan, publik akan menilai bahwa lembaga negara hanya melindungi kepentingan internal.
“Hukum harus tegak dari atas sampai bawah. Kalau rakyat kecil bisa langsung diproses karena rusuh, maka elite politik yang jadi pemicu juga harus diseret. Jangan ada dua wajah hukum,” ujarnya.
Rizki juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini sedang diuji. Tanggung jawab moral pemerintah dan lembaga negara terkait lainnya adalah mengembalikan kepercayaan publik lewat keterbukaan, bukan dengan menutupi fakta.
“Pemerintah, DPR, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya harus jujur. Kalau ada yang bermain api, harus diungkap. Kita tidak ingin demokrasi berubah jadi panggung sandiwara,” pungkasnya.
PP GMH menyerukan agar semua pihak, termasuk media, aparat hukum, dan masyarakat sipil, mengawal pengungkapan kasus ini sampai tuntas. Menurut Rizki, hanya dengan keberanian membongkar kebenaran, bangsa ini bisa membangun sistem politik yang benar-benar beradab dan bertanggung jawab.***red/ft
