Petani Pertanyakan Bantuan 600 Ribu Bibit Kelapa Di Riau, Pelalawan Tak Kebagian Meski Luas Kebun 33.716 Hektare

Beritaharian.co.id, Pelalawan - Ketua Persatuan Petani Kelapa Kabupaten Pelalawan, Wankardi Wandi S.Sos, mempertanyakan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menyalurkan bantuan 600 ribu bibit kelapa dari Kementerian Pertanian hanya ke dua daerah, yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti, tanpa menyertakan Kabupaten Pelalawan.

Meski daerah tersebut memiliki luas perkebunan kelapa rakyat mencapai 33.716 hektare. Pernyataan ini disampaikan menyusul penjelasan Plt Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, pada Rabu (10/12/2025).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menjelaskan bahwa bantuan bibit kelapa pada tahap awal memang difokuskan ke dua kabupaten. Bantuan tersebut bersumber dari program Kementerian Pertanian dan telah melalui mekanisme kontrak dengan pembibit lokal.

“Tahun ini kita dapat bantuan bibit kelapa dari Kementerian Pertanian. Untuk tahap awal ini diserahkan ke Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti,” kata Supriadi, Rabu (10/12/2025) lali

Supriadi memaparkan, untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah bantuan bibit kelapa yang disalurkan sebanyak 143 ribu batang. Nilai kontrak untuk bantuan tersebut mencapai Rp2.037.750.000.

Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan bantuan bibit kelapa dengan jumlah yang lebih besar, yakni 352 ribu batang. Nilai kontrak untuk penyaluran bibit kelapa di wilayah tersebut mencapai Rp5.016.000.000.

“Namun jumlah itu di luar stok sebesar 30 persen dari jumlah kontrak. Karena itu jika ditotal, bantuan bibit kelapanya sebanyak 600 ribu batang,” ujarnya.

Dengan bantuan tersebut, Dinas Perkebunan Riau berharap dapat membantu masyarakat petani kelapa untuk melakukan peremajaan kebun. Menurut Supriadi, banyak kebun kelapa rakyat saat ini mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang sudah tua dan kondisi lahan yang tidak lagi optimal.

Ia menyebut, peremajaan kelapa menjadi kebutuhan mendesak karena tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan di wilayah pesisir Riau. Tanpa peremajaan, produktivitas petani dikhawatirkan akan terus menurun.

“Banyak kebun kelapa masyarakat yang rusak dan tidak berproduksi maksimal lagi. Bantuan ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kembali hasil perkebunan rakyat,” jelas Supriadi.

Namun kebijakan penyaluran bantuan yang hanya menyasar dua kabupaten tersebut menuai sorotan dari petani kelapa di daerah lain. Ketua Persatuan Petani Kelapa Kabupaten Pelalawan, Wan Kardi Wandi S.Sos, secara terbuka mempertanyakan alasan Pelalawan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.

Menurut Wan Kardi, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi perkebunan kelapa yang besar dan tidak jauh berbeda dengan Kepulauan Meranti. Ia menilai, kebijakan bantuan seharusnya mempertimbangkan luas lahan dan jumlah petani kelapa secara proporsional.

“Kenapa Kabupaten Pelalawan tidak mendapatkan bantuan bibit kelapa ini, padahal luas perkebunan kelapa di Pelalawan cukup luas, hampir sama dengan Kepulauan Meranti,” ujar Wan Kardi.

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan yang mencatat luas perkebunan kelapa rakyat pada tahun 2022 mencapai sekitar 33.716 hektare. Luasan tersebut menunjukkan bahwa kelapa masih menjadi komoditas penting bagi masyarakat Pelalawan.

Berdasarkan data tersebut, Wan Kardi menilai Pelalawan semestinya masuk dalam prioritas penerima bantuan. Apalagi, kondisi kebun kelapa rakyat di Pelalawan juga menghadapi persoalan serupa dengan daerah lain, yakni tanaman tua dan produktivitas menurun.

“Data BPS jelas menunjukkan bahwa Pelalawan memiliki perkebunan kelapa rakyat yang luas. Artinya, petani kelapa di Pelalawan juga sangat membutuhkan bantuan bibit untuk peremajaan,” katanya.

Wan Kardi menegaskan, bantuan bibit kelapa bukan hanya soal jumlah batang yang dibagikan, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi petani. Banyak petani kelapa di Pelalawan, kata dia, menggantungkan hidup sepenuhnya dari komoditas tersebut.

Ia khawatir, tanpa dukungan pemerintah, petani kelapa di Pelalawan akan semakin tertinggal dibandingkan daerah lain. Padahal, kontribusi sektor perkebunan kelapa terhadap perekonomian lokal cukup signifikan.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan perhatian yang sama kepada petani kelapa di Kabupaten Pelalawan,” ujarnya.

Menurut Wan Kardi, program bantuan dari Kementerian Pertanian seharusnya menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan sektor perkebunan. Ia menilai, jika hanya terfokus pada daerah tertentu, maka kesenjangan antarwilayah akan semakin lebar.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam penentuan daerah penerima bantuan. Dengan penjelasan yang terbuka, petani di daerah yang belum menerima bantuan setidaknya dapat memahami alasan kebijakan tersebut.

“Kalau memang ada tahapan atau prioritas tertentu, kami berharap ada penjelasan yang jelas. Jangan sampai petani merasa dianaktirikan,” tegasnya.

Wan Kardi berharap, ke depan Pemerintah Provinsi Riau dapat mengusulkan Kabupaten Pelalawan sebagai penerima bantuan bibit kelapa pada tahap berikutnya. Ia menilai, langkah tersebut penting untuk menjaga semangat petani dan keberlanjutan sektor perkebunan kelapa.

Ia juga mengajak pemerintah daerah di tingkat kabupaten untuk lebih aktif memperjuangkan kepentingan petani kelapa. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat dibutuhkan agar bantuan dapat merata.

Sementara itu, Dinas Perkebunan Riau belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan penambahan daerah penerima bantuan pada tahap selanjutnya. Namun Supriadi sebelumnya menegaskan bahwa bantuan tahap awal ini difokuskan sesuai dengan kebijakan dan kesiapan daerah penerima.

Meski demikian, para petani kelapa di Pelalawan berharap aspirasi mereka dapat menjadi perhatian. Mereka menilai, keberhasilan program peremajaan kelapa di Riau tidak akan maksimal jika tidak melibatkan seluruh daerah penghasil kelapa secara proporsional.

Dengan luas perkebunan mencapai puluhan ribu hektare, Pelalawan dinilai memiliki peran strategis dalam pengembangan komoditas kelapa di Riau. Petani berharap dukungan bibit dari pemerintah dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Hingga kini, Persatuan Petani Kelapa Kabupaten Pelalawan menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi petani. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pertanian dapat mengevaluasi kebijakan penyaluran bantuan agar lebih adil dan merata.***red/rfm