Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, PP GMH Desak Ganti Kapolri
Beritaharian.co.id, Jakarta - Menyambut satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) mendesak Presiden ganti Kapolri Listyo Sigit.
Hal ini berkenaan dengan keprihatinan mendalam atas menurunnya kinerja institusi kepolisian dalam penegakan hukum, pelayanan publik, dan penanganan aksi di berbagai daerah.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menilai Polri saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik yang serius akibat maraknya pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, serta penanganan kasus hukum yang tidak transparan.
“Kita melihat Polri seperti kehilangan arah dan kepekaan. Banyak kasus yang semestinya diselesaikan dengan cepat dan adil justru berlarut-larut, sementara pelanggaran oleh aparat sendiri kerap ditangani setengah hati,” tegas Rizki di Jakarta, Sabtu (19/10/2025).
Menurut Rizki, reformasi Polri yang diharapkan sejak dua dekade lalu belum benar-benar menyentuh akar masalah. Kultur kekuasaan dan pola kepemimpinan yang tertutup membuat pembenahan institusi hanya sebatas slogan.
“Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada pembentukan tim atau komisi. Reformasi sejati berarti menata ulang sistem, menegakkan disiplin, dan mengganti pucuk pimpinan yang gagal menjaga integritas korps,” ujarnya.
Lebih lanjut, PP GMH menyatakan akan terus mengawal agenda reformasi sektor keamanan agar Polri kembali menjadi lembaga profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan rakyat, bukan kekuasaan.
"Rakyat butuh Polri yang menegakkan keadilan, bukan mempermainkan hukum. Saatnya Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan pada reformasi sejati, dengan mengganti Kapolri sebagai simbol pembaruan,” pungkas Rizki.***red/ft
