Suarakan Reformasi Parpol, PP GMH Desak Parpol Pecat Kader Bermasalah
Beritaharian.co.id, Jakarta — Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menegaskan bahwa reformasi politik tidak boleh berhenti pada tataran institusi negara, tetapi juga harus menyentuh partai politik (parpol) sebagai pilar utama demokrasi.
PP GMH mendesak agar parpol berani melakukan pembenahan internal dengan memecat kader yang terjerat kasus hukum maupun bermasalah secara etik.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menilai parpol selama ini masih menjadi salah satu sumber krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Parpol adalah sekolah kader bangsa. Jika dibiarkan diisi kader bermasalah, maka yang lahir adalah praktik korupsi, politik uang, dan oligarki. Karena itu, pemecatan kader bermasalah adalah langkah minimal yang harus dilakukan,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Rizki, komitmen reformasi parpol sangat mendesak agar demokrasi Indonesia tidak semakin terjebak dalam siklus krisis legitimasi.
“Publik sudah jenuh melihat kader parpol terjerat kasus, tetapi tetap diberi ruang di dalam partai. Tanpa pembersihan internal, demokrasi akan terus rapuh,” ujarnya.
Sebagai contoh, Rizki menyinggung kasus kerusuhan yang melibatkan nama-nama seperti Eko, Uya, dan Sahroni. Menurutnya, langkah menonaktifkan mereka dari jabatan di DPR tidak cukup, karena seharusnya juga diikuti dengan pemecatan sebagai kader partai.
“Kalau hanya dinonaktifkan, itu artinya parpol masih setengah hati. Pemecatan kader adalah ujian serius komitmen reformasi,” tambahnya.
PP GMH juga mendorong pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti agenda reformasi politik dengan mendorong regulasi yang mewajibkan transparansi, demokratisasi internal, serta akuntabilitas keuangan partai.
“Reformasi parpol bukan hanya tanggung jawab partai itu sendiri, tapi juga ekosistem politik secara keseluruhan,” kata Rizki.
Sebagai representasi gerakan mahasiswa, PP GMH menyatakan akan terus mengawal isu ini agar tidak berhenti pada wacana.
“Jika parpol ingin kembali mendapat kepercayaan publik, pecat kader bermasalah adalah pintu masuk pertama. Tanpa itu, sulit bagi rakyat percaya bahwa parpol benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi,” pungkasnya.***red/ft
