481 Kepala Daerah Dilantik Langsung Presiden Prabowo, Pemantau Otonomi: Jangan Sebatas Seremoni
Beritaharian.co.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman berharap pelantikan kepala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang dilanjutkan dengan retret tidak hanya sebatas seremoni.
Dikutip dari Kompas TV, Hal tersebut disampaikan oleh Herman Suparman dalam Program Laporan Khusus Pelantikan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Kamis (20/2/2024).
“Sebetulnya yang kita lihat itu bukan seremoninya, tetapi apa makna atau tujuan dari pelantikan serentak ini. Karena kalau kita lihat, kembali ke belakang dulu kita bersama-sama untuk melakukan Pilkada Serentak dengan harapan ada kesinambungan atau harmonisasi antara pembangunan di level nasional dengan di level daerah mulai dari perencanaan penganggaran, sampai di penyusunan kebijakan bahkan sampai di level programatik,” kata Herman.
Karena itu, lanjut Herman, pelantikan hari ini tidak sebatas seremoni. “Nah harapan kita pelantikan serentak hari ini bukan sebuah seremoni semata tetapi mesti menangkap apa yang dimaksud dari keserentakan itu sendiri. Jadi tidak berhenti diseremoninya, tapi justru memberi ruang pekerjaan rumah yang besar pasca pelantikan serentak ini, itu yang kita harapkan dalam pemaknaan pelantikan serentak,” lanjutnya.
Sebagai informasi, pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini, Kamis (20/2/2024).
Jumlah kepala daerah yang akan dilantik pada hari ini adalah sebanyak 481 dari 33 provinsi, 364 kabupaten, 84 kota.
Sebelum dilantik, para kepala daerah dikumpulkan di kawasan Silang Monas untuk melaksanakan kirab dengan berjalan menuju Istana Negara, serupa dengan yang telah dilakukan di Gladi Bersih kemarin.
Selain 481 kepala daerah yang hadir hari ini, ada 22 kepala daerah yang tidak hadir dan tidak akan dilantik di Jakarta, di antaranya kepala daerah terpilih dari Aceh, yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Syariah.***red/rfm
