Raker Komisi V Bersama Kementrian PUPR, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Menjawab : Jembatan Pakning-Bengkalis Tidak Ada PSN
Beritaharian.co.id, Jakarta - Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa (29/10/2024, Dalam rapat itu turut serta Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat Dapil Riau 2 yang membahas rencana Pembangunan Jembatan Pakning-Bengkalis.
Dalam wawancaranya Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan, ia sempat ditanya soal rencana Pembangunan Jembatan Pakning-Bengkalis, namun hasil jawaban sebelum Raker bersama Kementrian PUPR oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR bahwa Pembangunan Jembatan Pakning-Bengkalis 'Tidak Ada' PSN.
"Ketika saya tanyakan sebelum rapat, jawaban Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR soal rencana Pembangunan Jembatan Pakning-Bengkalis 'Tidak Ada' PSN, kemudian ia juga menanyakan peluangnya, jawabannya juga 'Tidak ada Peluang' dikarenakan kepemimpinan Nasional ini baru diganti, kalau melihat dari kondisi kebutuhan dan traffic yang sekarang itu tidak memungkinkan, tak ada investor yang mau," jelas Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat kepada Beritaharian.co.id melalui telpon seluler, Kamis, (31/10/2024).
Dijelaskan Syahrul Aidi Maazat, Rencana Pembangunan Jembatan Pakning-Bengkalis dapat direalisasikan jika ada objek yang menjadi daya tarik untuk orang datang Ke Pulau Bengkalis, kalau mengandalkan yang sekarang tidak akan masuk.
"Pembangunan Jembatan Pakning-Bengkalis akan masuk PSN jika ada daya tarik orang untuk datang ke Bengkalis, kalau mengandalkan yang sekarang tidak akan 'masuk', kecuali ada yang kita lakukan yang membuat orang datang ke Bengkalis, jadi jangan disalahkan saya tidak memperjuangkan infrastruktur di Riau, argumennya harus kuat, jadi kalau melihat kondisi saat ini, tidak akan terwujud dalam waktu dekat," jelas Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat yang juga Fraksi PKS itu.
Kemudian Syahrul Aidi Maazat memberi perbandingan, contohnya rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan, sampai saat ini belum juga terwujud.
"Perbandingan saja rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan sampai saat ini belum terwujud, kita bisa membantu dan kerja sama bersama Kementrian Perhubungan, lebih rasional lagi jika menambah pembangunan Pelabuhan dan juga Kapal, itu lebih realistis," terangnya.
Diungkapkan Syahrul Aidi Maazat, ia juga merasa heran bahwa akan dilaksanakan peletakkan batu pertama di bulan ini.
"Saya juga heran kok akan ada rencana pelaksanaan Peletakan Batu pertama di bulan ini, saya kan di Komisi V DPR RI kok saya tidak tahu, " ungkapnya.
Kedepannya, Diterangkan Syahrul Aidi Maazat sangat memungkinkan soal pembangunan jalan kabupaten/kota dan Provinsi oleh pemerintah pusat harus melengkapi Readiness Criteria.
"Pada Readiness Criteria inilah apa dasar-dasar argumen kebutuhan, study kelayakkannya, kalau kita usulkan dengan biaya yang begitu besar sementara trafficnya terbatas begitu ya tentunya akan berat pemerintah pusat akan menerima, Ditekankan lagi jadi saya hanya menjawab dari hasil jawab Raker Komisi V bersama ,"pungkasnya.***red/rfm
Rezky FM .
