"Saat Haji Jadi Komoditas: Tanggung Jawab Siapa?"
Beritaharian.co.id, Pekanbaru - Peristiwa yang baru-baru ini mencuat, tentang ribuan jamaah haji asal Indonesia yang gagal melaksanakan ibadah haji karena visa Furoda mereka tidak terbit, meskipun telah sampai di Tanah Suci, menjadi tamparan keras bagi kita semua sebagai umat Islam.
Ini bukan hanya kisah duka, tetapi juga menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana kita memaknai ibadah haji, sistem pengelolaan haji kita, serta tanggung jawab kolektif dalam melindungi umat dari kerugian spiritual, psikologis, dan finansial.
Sebagai Pengurus Badan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Umat HMI Riau-Kepri Hatta Bani Zuhri, menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam.
Bayangkan, ada ribuan orang yang telah menguras tabungan, menjual harta, bahkan berutang demi memenuhi panggilan ilahi, tetapi akhirnya hanya bisa menyaksikan Ka'bah dari kejauhan tanpa bisa menunaikan rukun Islam kelima.
Ini bukan hanya kegagalan administratif tetapi ini adalah kegagalan kemanusiaan yang seharusnya tidak terjadi jika semua pihak menjalankan perannya secara jujur dan bertanggung jawab.
Visa Furoda selama ini dianggap sebagai jalan alternatif bagi mereka yang ingin berhaji di luar kuota resmi pemerintah. Namun faktanya, jalur ini sangat rentan karena bergantung pada undangan khusus dari Pemerintah Arab Saudi dan tidak melalui sistem kuota nasional yang ketat.
Ketika visa ini tidak diakui atau tidak terbit, para jamaah menjadi korban. Mereka terombang-ambing di negeri orang, tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab.
Kita tidak bisa hanya menyalahkan takdir dalam hal ini. Harus ada evaluasi menyeluruh. Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu hadir lebih tegas dalam mengatur, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat tentang jalur-jalur haji yang sah.
Travel-travel nakal yang menawarkan jalur kilat ke Baitullah harus ditindak secara hukum. Jangan sampai ibadah yang seharusnya suci ini justru dikomersialisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, menjadikan keinginan umat untuk berhaji sebagai ladang bisnis tanpa kepekaan sosial dan moral.
Kita juga harus mengkritisi lemahnya literasi keagamaan dan hukum di kalangan umat. Banyak yang tergoda dengan tawaran "cepat berhaji" tanpa memverifikasi keabsahan jalur yang mereka ambil.
Ini adalah tanggung jawab kolektif kita bersama, baik itu pemerintah, ormas Islam, lembaga dakwah, maupun institusi pendidikan Islam untuk memperkuat pemahaman umat bahwa ibadah harus ditempuh melalui jalan yang benar.
Tidak cukup dengan niat dan uang, ibadah haji butuh keabsahan, legalitas, dan tentunya restu dari Allah SWT.
BADKO HMI Riau-Kepri Bidang Pemberdayaan Umat, menyerukan agar semua pihak melakukan introspeksi. Pemerintah harus membuka ruang pengaduan dan bantuan hukum bagi jamaah yang menjadi korban.
Penyelenggara perjalanan harus transparan dan jujur. Umat harus lebih hati-hati dan banyak bertanya sebelum memutuskan berangkat haji melalui jalur non-kuota.
Dan yang paling penting, kita semua harus sadar bahwa tidak ada satu pun kaki yang dapat melangkah ke Baitullah kecuali atas izin dan undangan dari Allah SWT.
Mari kita doakan, semoga seluruh jamaah yang tertunda ibadah hajinya mendapatkan pahala atas niat mereka, diberikan kekuatan dalam menerima ujian ini dan semoga Allah SWT memberi mereka kesempatan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Dan bagi kita semua, semoga ini menjadi pelajaran mahal agar tidak terulang di masa depan.
Haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati, jiwa dan kepatuhan terhadap aturan yang telah digariskan, baik oleh syariat maupun oleh negara.***red/rls
