FM-PPM Tegas Tolak Relokasi Warga TNTN ke Pulau Mendol : Masyarakat Beri Peringatan Keras Kepada Pemerintah !!!
Beritaharian.co.id, Pekanbaru – Penolakan terhadap rencana relokasi warga Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ke Pulau Penyalai, Kecamatan Kuala Kampar, semakin panas.
Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) dengan tegas menyatakan sikap menolak wacana relokasi yang dianggap semena-mena, tidak adil, dan berpotensi menciptakan konflik sosial.
Syahrizal, atau yang akrab disapa Eril, mewakili FM-PPM menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah.
Menurutnya, Pulau Mendol bukanlah bagian dari opsi untuk relokasi warga TNTN, dan wacana sepihak ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat lokal maupun warga yang dipindahkan.
“Kami dengan tegas menolak ! Pulau Mendol (Penyalai) sudah punya persoalan sendiri, mulai ekonomi , akses, dan keterbatasan lahan. Kalau pemerintah memaksakan relokasi, sama saja menyiram bensin ke api. Kami beri peringatan tegas hentikan rencana ini sekarang juga,” ujar Eril dalam pernyataan resminya, Minggu (27/07/2025).
FM-PPM juga menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam penyusunan kebijakan relokasi ini.
Eril, menyebutkan pemerintah mengabaikan prinsip-prinsip partisipatif dan keadilan sosial dalam menangani persoalan konservasi di TNTN.
Lebih lanjut, Eril menegaskan bahwa masyarakat Pulau Penyalai tidak akan tinggal diam jika relokasi tetap dipaksakan.
FM-PPM siap mengambil langkah-langkah hukum dan mobilisasi massa untuk menolak keputusan tersebut.
“Kami tidak menolak saudara-saudara kami dari TNTN, tapi kami menolak kebijakan yang sewenang-wenang. Jangan jadikan kami korban dari ketidaktegasan pemerintah dalam menata kawasan konservasi,” tambahnya.
Seruan FM-PPM ini memperkuat gelombang penolakan yang datang dari berbagai pihak, termasuk warga TNTN, tokoh adat, dan organisasi lingkungan.
Semua mendesak pemerintah untuk membatalkan relokasi dan mencari solusi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.
Kini, tekanan publik semakin besar. Akankah pemerintah mendengar suara masyarakat akar rumput, atau tetap berjalan di jalur kebijakan yang penuh kontroversi?
Terakhir meminta kepada APH agar menindak tegas terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus TNTN tersebut. Dari masyarakat sipil maupun pemerintah agar di jerat hukum yang seberat beratnya.
"Kami menduga adanya permainan mata antara oknum-oknum yg mempunyai lahan di TNTN dengan pemerintah,"tutupnya.***red/rfm
