Katanya Defisit, Pemprov Malah Beli Kasur Mewah Untuk Gubri H. Abdul Wahid seharga Rp149 Juta
Beritaharian.co.id, Pekanbaru - Efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sepertinya hanya berlaku bagi unit kerja tertentu saja, tidak untuk Pimpinan.
Belum lama ini, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, membeli 1 buah kasur mewah untuk tempat tidur Gubernur Riau senilai Rp149 Juta.
"1 Matras Tempat Tidur untuk Gubernur Riau seharga Rp149.067.450, dibeli 2 bulan lalu," ungkap Direktur LSM Benang Merah Keadilan, Idris, Selasa (12/08/2025).
LSM Benang Merah menemukan, pengadaan itu tertuang dalam pagu DPA senilai Rp 885.100.000, yang ternyata sengaja dipecah namun dengan pelaksana yang sama, yaitu CV Jaya Acheva Mandiri.
Bahkan, kontrak pengadaannya dilakukan pada hari yang sama.
Rinciannya yaitu, pengadaan 1 Matras Tempat Tidur senilai Rp149.067.450, pengadaan Gorden dan Vitrace dengan volume 337 M2 senilai Rp149.628.000 dan pengadaan Karpet sepanjang 115 meter senilai Rp137.734.350. Total terealisasinya sebesar Rp434.567.220,
Pemecahan belanja ini, kata Idris, diduga melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2024. Hal ini, diduga untuk menghindari tender atau e-katalog.
Pernah Dibeli untuk Pj Gubri tahun 2024
Menariknya, usut punya usut, ternyata kasur mewah Gubernur Riau bukan baru kali ini terjadi. Tahun 2024 lalu, tak lama setelah SF Haryanto resmi dilantik jadi Pj Gubernur, Pemprov Riau membeli kasur mewah Gubernur seharga Rp148.400.000, 1 unit lengkap dengan Divan.
LSM Benang Merah menemukan, pada tahun 2024 silam, Bagian Umum Setdaprov Riau ternyata sudah membeli sejumlah Meubelair dan Furniture yang dipesan melalui e-katalog, yang dikerjakan CV Sultan Hamdan Halmahira, menelan biaya sebesar Rp677.000.000. Pembelian ini juga dipecah menjadi beberapa item.
Meubelair dan Furniture mewah yang dibeli untuk rumah Gubernur Riau tahun 2024 itu, antara lain:
1. Pada 19 Maret 2024, pembelian Sofa Set Meja sebanyak 2 unit dengan harga Rp63,500,000 per unit dengan total senilai Rp127,000,000.
2. Pada 19 Maret 2024, pembelian 1 unit Sofa Set Elegan senilai Rp.64,500,000.
3. Pada 20 Maret 2024, pembelian Tempat Tidur beserta Divan sebanyak 1 unit senilai Rp148,400,000.
4. Pada 22 November 2024, pembelian Gorden dan Vitrase dengan volume 125 meter, seharga Rp1,180,000 per meter, dengan total senilai Rp147,500,000.
5. Pada 28 November 2024, pembelian Carpet Roll Cambridge sebanyak 160 meter, seharga Rp1,185,000 per meter, dengan total senilai Rp189,600,000.
Efisiensi Berlaku untuk Siapa?
"'Sebelas, Dua Belas', istilahnya. Kasur mewah untuk Pj Gubernur dan Gubernur. Katanya saja efisiensi. Sudah lah harganya mahal, pembeliannya pun setiap tahun, termasuk korden dan vitrace juga setiap tahun. Pembeliannya pun dipecah, padahal rekanannya sama dan hari kontrak pembeliannya pun sama. Ini harus diusut!," kata Idris.
Meski mengaku masih menelusuri merek 1 unit matras mewah seharga Rp149 juta itu, namun Idris mengulas kembali sikap Gubernur Riau Abdul Wahid yang dalam beberapa kesempatan mengkritisi kondisi keuangan Pemprov Riau akibat defisit anggaran dan tunggakan pembayaran Triliunan Rupiah, yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah.
"Soal mereknya masih kita telusuri. Tapi kita ingat kata Gubernur Riau beberapa bulan lalu, bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan sesuai alur yang semestinya. Itu dikatakannya dengan 'berapi-api' usai retreat di Magelang dan tidur di ranjang barak Akademi. Tapi beberapa bulan kemudian kok malah beli kasur mewah dengan uang rakyat, APBD yang defisit. Anomali. Apa arti retreat itu? Jadi, efisiensi ini sebenarnya berlaku untuk siapa?," kata Idris.
Seperti diketahui sebelumnya pada Maret 2025 lalu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengaku hanya tidur 3 jam per hari karena memikirkan solusi defisit anggaran ini.
"Sudah 11 hari ini saya tidur cuma 3 jam. Saya benar-benar serius mengurus daerah ini, tapi solusi belum juga ditemukan," ungkap Wahid pada Maret 2025 lalu.
Saat itu, Ia telah meneliti dokumen kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Namun katanya, meski seluruh anggaran kegiatan OPD ditiadakan, defisit tetap tak tertutup.
Demi berhemat APBD, Wahid menghapus Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ribuan pegawai Pemprov Riau, meski Ia sadar kebijakannya ini tak disukai.
Saat itu, Wahid mengaku siap menanggung risiko demi menyelesaikan persoalan keuangan daerah.
"Sebagai pemimpin, saya harus tegas dan bertanggung jawab," sebutnya kala itu.
Namun kenyataannya, 3 bulan kemudian tepatnya pada 12 Juni 2025 lalu, Pemprov Riau malah membeli kasur mewah lagi untuk Gubernur Riau.
Terkait temuan LSM Benang Merah ini, Kepala Biro Umum Setdaprov Riau, Herman, yang dikonfirmasi sejak Selasa malam hingga berita ini dimuat, masih bungkam.***rfm/tim
